Buruh Ancam Ramai-Ramai Boikot Produk Indomaret, Ada Apa?
Waralaba minimarket Indomaret di Kota Palembang Sumsel
PT Bestprofit Futures - Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengancam akan menggerakan pemboikotan produk Indomaret gegara konflik antara anggotanya dengan manajemen PT Indomarco Prismatama (grup Indomaret). Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz mengatakan, pihaknya tidak terima saat salah satu anggotanya terancam dipidana gegara merusak gypsum kantor Indomarco dalam unjuk rasa menuntut pembayaran
"Kalau manajemen Indomarco tidak merespons tuntutan kami, maka kami akan instruksikan untuk boikot seluruh produk-produk Indomaret di seluruh Indonesia, dan kami akan instruksikan untuk melakukan unjuk rasa di seluruh kantor Indomaret di Indonesia," katanya, ditulis Senin (17/5/2021).
Riden menjelaskan, kejadian ini bermula saat anggota serikat pekerja bernama Anwar Bessy menuntut THR tahun 2020 yang tidak dibayar penuh. Anwar bersama ratusan buruh lainnya melakukan unjuk rasa hingga merusak gypsum kantor.
"Anwar Bessy yang emosional, spontan menggerakkan tangannya, membentur gypsum kantor hingga bolong kurang lebih 20-25 cm," ujar Riden.
Kasus tersebut langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Anwar sendiri sudah menjalani 2 sidang, sidang ketiga akan dilaksanakan 18 Mei mendatang.
Riden heran karena Anwar dan ratusan buruh lainnya pun unjuk rasa untuk menuntut hak mereka yang tak diberikan perusahaan, dan seharusnya masalah gypsum ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Lagipula, lanjutnya, ruangan tersebut ialah ruangan kantor yang ternyata memang akan dirobohkan.
Oleh karenanya, pihaknya menuntut agar Anwar segera dibebaskan dari ancaman pidana karena Anwar. Jika tidak, maka FSPMI dan buruh lainnya akan melakukan tindakan unjuk rasa dan pemboikotan. THR.
KSPI Minta Pemerintah Bersikap Tegas Terapkan Sanksi THR
Presiden KSPI Said Iqbal
PT Bestprofit Futures - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengkritisi sikap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Ia menilai pernyataan Menaker, Ida Fauziyah, terkait pemberian sanksi hanya sekadar retorika pejabat. Berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI, tercatat ada ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menaker tentang THR pada 2021. THR harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan jika ada permasalahan maka harus dibayar H-1. Untuk kasus cicil THR, katanya, sejak Lebaran tahun lalu sampai saat ini belum juga selesai. Bahkan ada 14 perusahaan yang mencicil THR pada tahun lalu, kembali melakukannya pada 2021. Padahal, cicilan dari tahun lalu belum selesai dibayarkan. "Tanya satu perusahaan saja yang sudah diberi sanksi. Sebut nama PT dan alamatnya di mana. Saya bertaruh pasti mereka tidak bisa sebut. Itu namanya retorika pejabat, seolah dia sudah menjalani aturan, seolah dia melindungi buruh, tidak ada," kata Said saat dihubungi Liputan6.com ditulis Rabu, (13/5/2021). Dia menuturkan, jika hanya memberikan teguran lewat surat, itu bisa dilakukan oleh siapa pun. Sejauh ini, kata Said, juga tidak ada pencabutan izin usaha karena tidak membayar THR. "Kalau teguran pakai surat, itu semua bisa, tukang becak juga bisa bikin surat. Sanksinya apa, sebutkan satu saja. Sepanjang KSPI tahu, tidak ada yang dikenakan sanksi karena tidak bayar THR sesuai ketentuan," lanjutnya. Berdasarkan laporan yang diterima posko THR KSPI, ada berbagai macam pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan pemerintah. Ada yang hanya membayar misalnya 30 dan 50 persen, mencicil pembayaran beberapa kali sampai 2022, dan juga hanya memberikan bantuan dana Rp 50 ribu atau Rp 250 ribu. "Yang tidak bayar penuh ini macam-macam, tergantung beraninya dia main mata dengan petugas-petugas di lapangan," kata Said.
Soal THR, KSPI Sebut Ada Perusahaan Hanya Beri Bantuan Rp 50 Ribu
Presiden KSPI Said Iqbal (kiri) dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat konferensi pers, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Kendati menilai revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan merugikan buruh, serikat pekerja meminta buruh menahan diri dan mengedepankan keutuhan NKRI.
PT Bestprofit Futures - Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan ada ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan berdasarkan laporan yang masuk di posko THR milik KSPI, ada perusahaan yang memberikan THR dalam bentuk bantuan hanya sebesar Rp 50 ribu. Berdasarkan surat edaran itu, THR pekerja harus dibayar paling lambat H-7 Lebaran, dibayar penuh, tidak dicicil, dan bila ada permasalahan maka harus dibayar H-1. "Jadi ada beberapa macam. Pertama tidak bayar 100 persen, masih mencicil pembayarannya beberapa kali nanti mungkin sampai 2022, ada juga bantuan misalnya cuman Rp 50 ribu, Rp 250 ribu," kata Said Iqbal kepada Liputan6.com pada Rabu, 12 Mei 2021. Kendati Kemnaker juga telah menerima laporan soal ratusan perusahaan tersebut, kata Said, sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Ia pun menilai pemerintah hanya umbar janji untuk untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti surat edaran tersebut. "Pertanyaannya sederhana, apa tindakannya. Menteri janji akan ada tindakan sanksi, ya apa. Kan tidak ada juga, sehingga tidak manfaat juga dibikin posko," tuturnya. Adapun ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan ini tersebar di Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa. Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta industri padat karya lainnya. Padahal perusahaan-perusahan tersebut dinilai mampu dan masih beroperasi. Tetapi sejauh ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut, "Jadi Menaker tidak usah beri sanksi yang swasta dulu deh, beri sanksi perusahaan BUMN, PLN," ujar Said.
Comments