Banyak Pegawai Terjerat Hukum, BPOM Minta RUU Pengawasan Obat dan Makanan Disahkan

PT Bestprofit Futures - Petugas menyegel sejumlah kardus makanan siap edar saat penggerebekan pabrik makanan ringan ilegal oleh BPOM di Kota Tangerang, Kamis (4/8). Ada 7.000 kardus berhasil diamankan petugas dengan kerugian Rp 400 juta.

Jakarta - Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan sesegera mungkin dapat disahkan. Menurutnya, RUU ini akan memperkuat kewenangan BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan.

"Harapan kami tentunya RUU ini dapat segera diselesaikan. Kami awali tantangan pengawasan obat dan makanan banyak sekali," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Rabu (30/9).

Bahkan, sambung Elin, saat ini banyak petugas pengawasan BPOM di berbagai daerah yang sedang menghadapi kasus hukum. Menyusul lemahnya perlindungan regulasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

"Sebagai informasi, kami dari pengalaman masih banyak petugas kami mengalami pra peradilan di berbagai wilayah. Hal ini karena terkait melaksanakan tugas," jelas dia.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya implementasi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Sehingga akan memperkuat kewenangan BPOM terkait unsur pembinaan dan penindakan.

PT Bestprofit Futures - "Jadi dengan adanya landasan hukum yang kuat bisa memberikan perlindungan bagi petugas kami dilapangan. Sebab, berdasarkan Inpres 3 No 2017 yang mengistruksikan pengawasan BPOM implementasinya belum kuat," imbuh dia.Masuk ProlegnasPerbesarAtasi permasalahan asam lambung dengan pilihan obat yang aman, rekomendasi dari BPOM. (Foto: Ewa Urban/ Pixabay)Sebagai informasi, Rencana Undang Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) yang saat ini sudah masuk Prolegnas ditargetkan bisa selesai dalam dua sampai tiga kali masa sidang tahun 2020 ini.Meski tidak termasuk dalam daftar carry over dan harus mulai dari awal lagi, tapi pembahasannya jauh lebih cepat. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun sudah berkomitmen untuk menyegerakan pengesahannya.Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, tidak masuk carry over tidak berarti pembahasannya molor karena untuk bisa masuk daftar tersebut harus diusulkan oleh minimal sembilan fraksi ditambah komponen DPD dan pemerintah.Selama ini, BPOM dianggap menghambat UMKM karena hasil tes laboratoriumnya yang tidak pas, tidak memenuhi syarat sehingga akhirnya tidak dikeluarkan izin. Nantinya justru UMKM akan didampingi oleh BPOM bahkan mulai dari proses pra hingga paska produksi. Jadi secara tidak langsung, RUU POM ini akan memperkuat UMKM," terangnya

best jakarta, profit jakarta, futures jakarta, bpf jakarta, bestprofit jakarta, Best Profit, best profit futures jakarta, PT Bestprofit Futures, pt Bestprofit Futures jakarta, Bestprofit, PT Bestprofit